PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

I.                    PENDAHULUAN

Jika suatu negara itu berkembang dan tumbuh perekonomiannya maka masyarakat akan sejahtera dan makmur. Oleh karena itu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya perlu diseelenggarakan pemanfaatan dan peningkatan modal dalam negeri.

II.                 TEORI

 Penanaman Modal Dalam negeri adalah kegiatan menaruh modal untuk melakukan usaha di wilyah negara Indonesia yang dilakukan oleh WNI dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman modal ini sangat membatu pemerintah dalam membiyayai pembnagunan. Indonesia sendiri sedang menggalakkan PMDN.

Penanaman modal ini dapat dilakukan oleh  perseoranganPT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Fa (Firma), Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

III.               PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha meningkatkan pertumbuhan. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Penanaman modal dalam negeri harus  ditingkatkan. Agar tercapainya kerjasama antara sektor swasta dan sektor negeri (BUMN).

Penanaman Modal dalam Negeri lebih pesat perkembangannya dibandigkan dengan PMA, dikarenakan Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional.

Pada tahun 1998 Pertumbuhan Ekonomi sempat mencapai 0%. Karena pada tahun tersebut kepercayaan para investor berkurang terhadap Indonesia. Untuk mendirikan Penanaman Modal dalam negeri ada syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung
2. Pelaku Investasi : Negara dan swasta
   Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
3. Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah
4. Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
5. Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
6. Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

Dalam mendirikan PMDN akan mendapatkan fasilitas :

• Menyerap banyak tenaga kerja
• Termasuk skala prioritas tertinggi
• Melakukan alih teknologi
• Melakukan industri pionir
• Menjaga kelestarian lingkungan hidup

IV.              REFRENSI

Suhadimanto, Mardiyatmo, Amir. 2007. Dunia Ekonomi SMA kelas X. Bogor : Ghalia Indonesia Printing

www.google.com

INFLASI

INFLASI

I.                  PENDAHULUAN

Dalam menganalisis ekonomi makro maka terdapat beberapa masalah ekonomi, salah satunya adalah masalah inflasi. Inflasi didalam ekonomi mikro merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian keseluruhan indonesia, karena inflasi merupakan hambatan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan Ekonomi yang berjalan tanpa hambatan akan tersendat bahkan stag jika terjadi inflasi. Tidak ada satu negara pun yang tidak peduli dengan masalah inflasi ini.

II.               TEORI

A.  Definisi Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua macam barang yang dapat menyebabkan naiknya sebagian atau seluruh harga barang lain itu merupakan inflasi.Kenaikan harga barang itu terjadi terus menerus, tidak musiman seperti saat lebaran dimana harga bahan pokok naik.

B.  JENIS-JENIS INFLASI

1.      Berdasarkan tingkat parah atau tidaknya inflasi:

a.       INFLASI RINGAN (<10% pertahun)

b.      INFLASI SEDANG (10%-30% pertahun)

c.       INFLASI BERAT (30%-100% pertahun)

d.      HYPER INFLASI ( diatas 100% pertahun)

Jika suatu neagara menglami Hyper inflasi maka akan hancur sistem ekonomi nya.

2.      Berdasarkan sebab terjadinya:

a.       Demand-Pull Inflation ( dorongan permintaan)

Inflasi ini disebabkan karena permintaan masyarakat yang terlalu kuat terhadap berbagai macam barang. Masyarakat berfikir jika harga barang akan naik esok hari, maka mereka segera membeli barang sebanyak-banyaknya. Sehingga permintaan akan uang bertambah yang dapat menyebabkan penciptaan uang secara berlebihan.

b.      Cost-Push Inflation (dorongan biaya)

Inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya produksi akibt harga barang yang naik secara terus – menerus. Jika biaya produksi membengkak maka Penawaran agregat akan turun, sehingga mengakibatkan omzet dan output yang dihasilkan ikut turun.

c.       Stagflasi

Merupakan kombinasi antara Demand-Pull Inflation dan Cost-Push Inflation. Yaitu keadaan dimana suatu negara pertumbuhan ekonominya 0 % dan jumlah output tidak bertambah.

3.      Berdasarkan Asal terjadinya inflasi

a.       Inflasi dari dalam negeri

b.      Inflasi dari luar negeri

Infasi ini terjadi karena tingkat ketergantungan pemenuhan kebutuhan suatu negara terhadap negara lain sangat tinggi.

III.           PEMBAHASAN

Baru- baru ini pada bulan april 2012 pemerintah di indonesia akan menaikkan harga BBM, ini merupakan salah satu contoh kasus inflasi. Kenaikkan BBM akan menyebabkan seluruh harga barang lain naik dan berlangsung terus- menerus. Output Produksi akan turun karena banyak perusahaan yang tidak berproduksi. Semua itu disebabkan membengkaknya biaya produksi. Omzet penjualan akan menurun karena minat masyarakat utuk membeli akan turun (Hukum permintaan).Dan akan ada banyak masalah ekonomi yang bermunculan akibat adanya inflasi, seperti pengangguran, stagnya pertumbuhan ekonomi dll.

Inflasi akan sangat merugikan karena akan menyebabkan :

a.       Masyarakat cenderung menyimpan hartanya dalam bentuk harta tetap, bukan tabungan

b.      Tidak adanya investasi berupa uang tunai

c.       Pengusaha tidak mau menanamkan modalnya

d.      Daya beli masyarakat menurun kareb nilai uang turun.

Untuk mengatasi inflasi pemerintah sebaiknya menggunakan 3 mcam kebijakan yaitu :

a.       Kebijakan fiskal (berhubungan dengan pengeluaran pemerintah dan pajak.)

b.      Kebijakan Moneter (berhubungan dengan uang)

c.       Kebijakan non moneter ( mendorong produsen untu meningkatkan outputnya, pemerintah menetapkan harga maksimal dll )

IV.           REFRENSI

Toweula, Suradjiman, Christian.1997. Ekonomi 2. Jakarta :  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suhadimanto, Mardiyatmo, Amir. 2007. Dunia Ekonomi SMA kelas X. Bogor : Ghalia Indonesia Printing

Pratama Rahardja & Mandala Manurung Teori Ekonomi Makro LPFE UI